Perjanjian Kerjasama Manajemen dan Bantuan Teknik

December 4th, 2013 No comments

Yang bertanda tangan di bawah ini*):
1. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas: PT [..................................] berkedudukan [............................................] dan berhak untuk melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini sesuai dengan PASAL [.................] ayat [..............] dari anggaran dasar perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : [.....................................]
Jabatan : [.....................................]
Alamat : [.....................................]

Dalam hal ini bertindak:
a. untuk diri sendiri sebagai persero daur perseroan yang akan disebut di bawah ini,
b. sebagai pemegang kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama [.............................] berkedudukan di [.....................................] dan berhak melakukan tindakan hukum dalam perjalanan ini atas kekuatan ‘‘Surat ‘‘Kuasa’’ tertanggal [..........................................] yang dilegalisir di hadapan [............................................] notaris di [...................................] dan terdaftar pada konsulat Jenderal Republik Indonesia di [.............................................] tertanggal [..............................................] nomor [.....................] dan dilampirkan pada perjanjian ini, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menerangkan terlebih dahulu:
a. Bahwa para PIHAK PERTAMA telah diberi hak penguasaan [....................................] dari yang berwajib, sebagaimana ternyata dalam ‘‘surat keputusan’’ tertanggal [......................] nomor [........................] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal [................................];
b. Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan [.....................] tersebut, PIHAK PERTAMA memerlukan suatu manajemen yang baik dan pengetahuan teknis yang cukup serta bantuan keuangan;
c. Bahwa PIHAK KEDUA bersedia dan menyanggupi untuk melakukan manajemen berikut tenaga kerja teknis yang cukup dalam bidang [...................................] serta mengusahakan pula untuk mendapatkan bantuan keuangan untuk melaksanakan pekerjaan eksplorasi [....................................] tersebut;
d. Maka sekarang para pihak menerangkan telah semufakat sebagaimana mereka telah memufakatinya dan setuju, mengenai pelaksanaan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi [.....................] dimaksud, dengan ini mengadakan suatu perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

PASAL 1

PIHAK PERTAMA menerangkan dengan ini mengangkat dan mempekerjakan PIHAK KEDUA yang menerangkan dengan ini menerima baik pengangkatan dan pekerjaan tersebut, yakni sebagai satu-satunya GENERAL MANAGER, dengan diberi kuasa dan wewenang kepadanya untuk mengawasi dan melaksanakan manajemen dengan sebaik-baiknya, dengan mendatangkan tenaga-tenaga teknis dan operasional, khusus untuk melaksanakan pekerjaan [.......................................................] yang terdapat di atas tanah seluas [.................] ha, terletak di [................................], Desa [..............................] Kabupaten [........................], provinsi [..............................] satu dan lain sebagaimana itu lebih jelas diuraikan dalam ‘‘Surat Keputusan’’ tertanggal [...............................] nomor [................] yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal [...........................], yang mana penguasaannya [.......................................] dimaksud telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA.

PASAL 2

1. PIHAK KEDUA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mendatangkan tenaga-tenaga teknik dan operasional khusus dalam bidang [...................................] melakukan pekerjaan manajemen, eksplorasi dan eksploitasi dan rehabilitasi proyek [......................................] tersebut dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban pula untuk mencari dan mendapatkan biaya (keuangan) yang dibutuhkan secukupnya, untuk melancarkan pekerjaan eksplorasi dan eksploitasi [.......................................] tersebut dan lain-lain pekerjaan yang sehubungan dengan itu.

PASAL 3

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban dan karenanya dengan ini mengikat diri untuk mengurus dan mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari yang berwajib untuk mendatangkan tenaga-tenaga ahli (teknis) dan pekerja-pekerja tertentu dan izin-izin untuk bertempat tinggal di Indonesia guna melaksanakan pekerjaan eksplorasi dan exploitasi tersebut.
2. PIHAK PERTAMA berkewajinan pula untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat izin dan/atau penguasaan [...................................] yang masih diperlukan dalam pembukaan [.....................................] tersebut, satu dan lain hal setelah PIHAK KEDUA menyelesaikan dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA fisibility report berkenaan dengan [.................] yang disebut dalam PASAL I di atas.

PASAL 4

1. PIHAK PERTAMA harus memberikan data-data dan fasilitas yang ada padanya kepada- dan yang diperlukan oleh PIHAK KEDUA sehubungan dengan pengurusan tersebut.
2. Semua surat-menyurat, antara lain menerima, membuka menyelesaikan dan menandatangani serta mengirimkannya yang sehubungan dengan pekerjaan [...............................] yang diurus oleh PIHAK KEDUA, dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk memasuki dan memeriksa semua pekerjaan [......................], baik yang berada di bawah tanah maupun di atas tanah pabrik pengolahan dan tempat-tempat pemurnian, kantor proyek, gudang, bangunan, dan semua fasilitas [......................] yang ada; membaca, meneliti dan menilik semua dokumen dan PIHAK KEDUA harus melengkapi PIHAK PERTAMA semua dokumen yang diperlukan serta menjawab semua pertanyaan yang diajukan PIHAK PERTAMA, sedang PIHAK PERTAMA berhak menegur atau menghentikan sementara pekerjaan PIHAK KEDUA, apabila tidak sesuai dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan seperti yang dimaksud dalam PASAL 5 di bawah ini.
4. Semua buku-buku dan dokumen disimpan di kantor pusat dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA berhak mendapat copy-nya.

PASAL 5

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap pelaksanaan semua pekerjaan, mengambil dan menjalankan untuk kelancaran pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA hanya dapat memulai pekerjaan setelah ada rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA dan telah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA berhak mengajukan usul-usul perubahan rencana kerja dan rencana pembiayaan yang dibuat oleh PIHAK KEDUA terhadap hal-hal yang prinsipil saja.
3. Setiap penyimpangan dari rencana kerja dan pembiayaan oleh PIHAK KEDUA harus dirundingkan dan mendapat persetujuan tertulis lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA sebelum dilaksanakan.
4. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk setiap tiga bulan sekali membuat dan mengirimkan laporan kepada PIHAK PERTAMA tentang kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam eksplorasi dan eksploitasi tersebut (data-data teknis dan peta-peta lapangan), yang mana laporan tersebut berikut laporan tahunan, oleh PIHAK PERTAMA akan disampaikan kepada Departemen [......................].
5. PIHAK KEDUA harus tunduk dan mematuhi segala peraturan Pemerintah Indonesia yang telah atau yang akan dikeluarkan kemudian, demikian pula menghormati dan mengindahkan adat istiadat setempat, satu dan lain dalam rangka PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 6

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya dalam melaksanakan pekerjaan yang dilakukan oleh para karyawan dan para pekerja (jenis pekerja, penggajian dan kesejahteraan, keselamatan kerja dan lain-lain).
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melatih dan mendidik tenaga-tenaga Indonesia dalam berbagai bidang pekerjaan yang diperlukan, sedang perimbangan jumlah tenaga asing dan tenaga Indonesia, didasarkan kepada jenis pekerjaan 5olume kerja dan prestasi yang telah dicapai oleh tenaga Indonesia.
3. Standar kerja dan sistem atau golongan-golongan gaji-gaji bagi karyawan, buruh maupun karyawan staf akan diatur tersendiri oleh kedua belah pihak bersama-sama.

PASAL 7

Apabila karena satu dan lain hal PIHAK KEDUA harus mengadakan dan mengeluarkan pembiayaan dari pinjaman-pinjaman,maka PIHAK KEDUA harus terlebih dulu mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA, dengan ketentuan bahwa pinjaman (hutang) pokok harus tanpa bunga, sedang syarat-syarat lainnya akan diatur kemudian.
PASAL 8
1. PIHAK PERTAMA harus membantu PIHAK KEDUA untuk mendatangkan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dari luar negeri, sesuai dengan peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia.
2. PIHAK KEDUA berhak dan diberi wewenang oleh PIHAK PERTAMA untuk membeli barang-barang yang diperlukan untuk proyek tersebut di dalam negeri, yang mana barang-barang tersebut harus dicatat sebagai inventaris proyek.

PASAL 9

1. Tiap-tiap akhir tahun atau dalam waktu yang dimufakati oleh kedua belah pihak, PIHAK KEDUA akan menerima dari PIHAK PERTAMA, sejumlah pembayaran sebagai pembayaran fee atas bantuan manejemen dan teknik.
2. Segala iuran pasti, iuran produksi, pajak perusahaan dan pajak-pajak lainnya diurus oleh PIHAK KEDUA, untuk kemudian disetor oleh PIHAK PERTAMA kepada Pemerintah Republik Indonesia.

PASAL 10

1. PIHAK KEDUA harus mengadakan pembukuan yang teratur terhadap semua keuangan perusahaan, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dalam mata uang rupiah.
2. Laporan tahunan keuangan dan perhitungan neraca dan laba rugi, yang mana untuk pertama kalinya harus dibuat pada akhir bulan [............................], harus dibuat oleh seorang Akuntan yang terdaftar di Indonesia yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA atas biaya perusahaan, yang dikerjakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 11

1. Perjanjian manejemen dan bantuan teknik ini mulai berlaku pada hari dan tanggal perjanjian ini dan diadakan untuk jangka waktu [...................] tahun lamanya dan karenanya akan berakhir pada tanggal [......................................].
2. Apabila di kemudian hari ternyata menurut keadaan mengizinkan (memungkinkan) maka perjanjian ini dengan sendirian (otomatis) dapat diperpanjang untuk waktu yang akan ditentukan kemudian menurut keadaan akan tetapi dalam hal tidak memungkinkan untuk perpanjangan waktu seperti dimaksud di atas maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, paling lambat 3 (tiga ) bulan sebelum masa berlakunya perjanjian ini berakhir seperti yang disebut dalam ayat pertama di atas ini.
3. Dalam hal terjadi perpanjangan masa berlakunya perjanjian ini seperti yang dimaksud dalam ayat 2 PASAL ini maka semua syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat kedua belah pihak seperti yang ada.
4. Perjanjian ini dapat diakhiri, apabila terjadi force majeure, seperti adanya perang, gangguan alam, sebab-sebab mengalami kerugian berat yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan pekerjaan tersebut.

PASAL 12

1. Perjanjian ini tidak dapat dibatalkan, selama masa berlakunya perjanjian ini antara kedua belah pihak, kecuali dengan Keputusan Pengadilan.
2. Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh kedua belah pihak atas permufakatan mereka bersama-sama.

PASAL 13

Segala perselisihan yang mungkin timbul di antara kedua belah pihak yang mengenai perjanjian ini, yang tidak dapat diselesaikan antara kedua belah pihak sendiri, diserahkan penyelesaiannya kepada arbitrase, sesuai dengan ketentuan-ketentuan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

PASAL 14

Kedua belah pihak selanjutnya menerangkan akan menundukkan diri kepada semua ketentuan dan/atau peraturan yang dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang Indonesia.

PASAL 15

Kedua belah pihak menyetujui pula, bahwa apabila:
a. PIHAK PERTAMA melakukan gugatan kepada PIHAK KEDUA maka tuntutan dapat diajukan di Kantor Pengadilan di [...........................................] sebagai tempat kedudukan hukum dari PIHAK KEDUA;
b. PIHAK KEDUA melakukan gugatan kepada PIHAK PERTAMA, maka tuntutan dapat diajukan di kantor Pengadilan di [..........................................................] sebagai tempat kedudukan hukum dari PIHAK PERTAMA.
Akhirnya kedua belah pihak menerangkan tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya, memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di kepaniteraan Pengadilan Negeri [...............................................].

Dibuat : [...............................]

Pada : [...............................]

PIHAK KEDUA                                                   PIHAK PERTAMA
[.................................]                             [......................................]

SAKSI-SAKSI
1. [.............................]
2. [.............................]

Categories: Uncategorized Tags:

Surat Perjanjian Jual Beli Mobil I

November 13th, 2013 No comments

Pada hari ini [.............] tanggal [...........] bulang [............] tahun [............] telah dibuat dan ditandatangani surat perjanjian jual beli mobil oleh dan antara:

 

  1. [  n a m a ] Direktur PT [ perusahaan nama showroom] yang berkedudukan di  [  n a m a  k o t a  ], jalan [.......................] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT [..................................] yang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

 

  1. [  n a m a ] berkedudukan di [  n a m a  k o t a  ], jalan [...............................] dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri yang untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

 

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian jual beli mobil yang selanjutnya disebut perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

 

 

Pasal 1

JUAL BELI

 

Pihak pertama hendak menjual mobil kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua telah bersedia untuk membeli mobil dari Pihak Pertama dengan jenis dan ciri-ciri mobil sebagai berikut:

  • Jenis mobil               : [...................................................................................]
  • Tahun Pembuatan    : [...................................................................................]
  • Nomor Mesin           : [...................................................................................]
  • Bahan Bakar            : [...................................................................................]
  • Warna Mobil            : [...................................................................................]

 

 

PasaL 2

HARGA

  1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa harga mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah sebesar Rp. [.................................] [(...........................................................................................)]

 

  1. Selain memberi uang harga mobil sebagaimana disebut pada ayat (1) Pihak Kedua bersedia untuk membayar bea balik nama, buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Jasa Raharja [.........] dan No. Pol Jakarta serta asuransi sebesar Rp. [ ..................................... ] [(.................................)]

 

 

Pasal 3

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran harga mobil dan biaya-biaya lain sebagaimana disebut pada pasal 2 perjanjian ini dilakukan secara tunia pada saat perjanjian ini ditandatangani.

 

 

Pasal 4

PENYERAHAN MOBIL

Penyerahan mobil dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara mobil tersebut diantar oleh Pihak Pertama ke alamat Pihak Kedua, selambat-lambatnya [..........(.........)] hari kerja setelah berlakunya perjanjian ini.

 

 

Pasal 5

MASA GARANSI

  1. Pihak Pertama menyatakan penjualan mobil tersebut kepada Pihak Kedua memberlakukan masa garansi selama [..........(.........)] tahun yang dihitung sejak mobil tersebut diterima oleh Pihak Kedua.

 

  1. Dengan adanya garansi ini, maka selama masa garansi Pihak Kedua dibebaskan oleh Pihak Pertama untuk mengganti sebagian atau seluruh alat-alat mobil dan termasuk mesin mobil yang rusak baik sebagian maupun seluruhnya yang disebabkan bukan karena kelalaian Pihak Kedua.

 

 

Pasal 6

TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK PERTAMA

  1. Pihak Pertama bertanggungjawab menyediakan mobil sebagaimana dimaksudkan dalam perjanjian ini dan mengantarnya ke alamat Pihak Kedua.

 

  1. Segala kerusakan dan atau kehilangan mobil tersebut  selama dalam perjalana ke alamat Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

 

  1. Pihak Pertama bertanggung jwab untuk memperbaiki segala kerusakan mobil tersebut selama masa garansi kecuali kerusakan-kerusakan tersebut nyata-nyata karena kelalaian Pihak Kedua.

 

  1. Pihak Pertama berhak untuk mendapatkan pembayaran dari Pihak Kedua secara tunai pada saat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani.

 

 

Pasal 7

TANGGUNG JAWAB DAN HAK PIHAK KEDUA

  1. Pihak Kedua bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian dengan Pihak Pertama; pembayaran mana harus dilakukan secara tunai.

 

  1. Selama masa garansi Pihak Kedua berhak untuk mendapatkan pelayanan untuk segala macam perbaikan mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini.

 

 

Pasal 8

SANKSI

Apabila sampai jatuh tempo Pihak Pertama tidak dapat menyerahkan kendaraan tersebut pada waktunya sedang hal hal ini tidak dikarenakan Force Majeure (hal-hal diluar kekuasaan Pihak Pertama), maka Pihak Pertama dikenakan denda sebesar Rp. [..............................][(.................................................................)] tiap-tiap hari dengan maksimum Rp. [..............................][(.................................................................)] dari pembayaran Pihak Pertama, kecuali bila keterlambatan ini dikarenakan kelainan atau kesalahan Pihak Kedua sendiri dalam hal mana Pihak Pertama tidak diwajibkan untuk membayar denda.

 

 

Pasal 9

JAMINAN

  1. Pihak Pertma menjamin Pihak Kedua bahwa kendaraan tersebut adalah milik Pihak Pertama sendiri dan tidak ada orang atau pihak lain yang turut memilikinya dan sebelumnya belum pernah dijual atau dipindahkan haknya, atau dijaminkan dengan cara bagaimanapun juga kepada orang atau pihak lain.

 

  1. Pihak Pertama membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntukan pihak ketiga yang berkaitan dengan status kepemilikan mobil yang dimaksudkan dalam perjanjian ini.

 

 

Pasal 10

DOMISILI HUKUM

Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri [...........................................]

 

 

Pasal 11

JANGKA WAKTU

Perjanjian jual beli ini berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak dan berakhir sampai dengan tanggal [ tanggal, bulan, tahun]

 

 

Pasal 12

PNYELESAIAN PERSELISIHAN

  1. Apabila timbul perbedaan penafsiran atas pelaksanaan perjanjian ini dan atau hal=hal lain yang belum tercantuk dalam perjanjian ini akan dibicarakan serta diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah untuk mufakat oleh kedua belah pihak.

 

  1. Apabila penyelesaian secara kekeluargaan dengan musyawarah untuk mufakat tidak memuaskan salah satu aau kedua belah pihak, makan akan ditempuh jalur hukum dan oleh karena itu maka Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri [........................].

 

 

Pasal 13

PENUTUP

 

Demikianlah perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua untuk masing-masing pihak yang keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

 

[kota, tanggal, bulan, tahun]

 

          Pihak Pertama                                                                                       Pihak Kedua

 

 

          [.....................]                                                                                     [.....................]

 

Saksi

 

[.....................]

Categories: Uncategorized Tags:

Seminar Tentang Contoh Surat Keterangan Kerja

August 27th, 2013 No comments

Memiliki pengalaman kerja yang panjang dan beragam akan menjadi nilai tambah saat anda ingin melamar pekerjaan. Sudah banyak contoh orang yang dengan lebih mudah mendapatkan pekerjaan karena pengalamannya yang panjang. Untuk bisa mendapatkan bukti dari pengalaman yang panjang tersebut, anda harus memiliki surat pendukung yang menerangkan tentang pengalaman kerja anda. Dengan keterangan yang jelas, perusahaan yang ingin anda masuki akan bisa mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan anda dalam bekerja. Untuk anda yang belum pernah mengetahui tentang hal ini, anda dapat mencari contoh surat keterangan kerja di dalam jaringan internet yang luas. Setelah menemukannya, anda akan semakin paham tentang hal – hal seputar dunia kerja ini.

Lebih jelas dengan seminar yang tepat
Beberapa orang belum terlalu paham dengan contoh surat keterangan yang didapatkannya. Ini yang membuat mereka merasa perlu untuk mengikuti seminar yang membahas tentang berbagai macam seluk beluk surat dalam dunia kerja. Ada banyak seminar bisnis yang bisa diikuti. Dalam setiap seminar itu terdapat para pembicara handal yang dapat membantu menerangkan berbagai macam hal tentang duniakerja dan bisnis. Salah satu seminar yang sayang untuk dilewatkan adalah seminar dari Bapak Sulhadi. Sebagai seorang pengusaha yang sukses dan berpengalaman panjang, beliau merasa perlu untuk membagikan ilmunya kepada pengusaha lain. Dengan contoh yang mudah dipahami, Bapak Sulhadi menerangkan tentang berbagai macam hal dalam dunia kerja dan bisnis. Semua keterangan dan penjelasan yang disampaikannya dapat membuat para peserta seminar menjadi lebih paham.

Masalah surat menyurat ini memang bisa diaplikasikan kedalam berbagai bidang bisnis. Banyak trik dan rahasia sukses yang akan dibagikan oleh Bapak Sulhadi dalam seminarnya. Semakin hari semakin banyak orang yang merasa tertarik untuk mengikuti pelatihan dengan banyak contoh surat keterangan kerja yang dibuat oleh Bapak Sulhadi. Tanpa menggunakan metode penjelasan dan penyampaian yang rumit, semua contoh yang diberikan oleh Bapak Sulhadi membangkitkan semangat para peserta untuk berjuang membesarkan usahanya. Semangat ini sangatlah penting, karena tanpa semangat yang besar, sebuah usaha akan lebih sulit berkembang. Hampir semua keterangan yang diberikan oleh beliau merupakan cara beliau menyelesaikan masalah dalam usahanya.

Terapkan hasil pelatihan dengan benar
Setelah mengikuti berbagai tahapan yang diajarkan oleh Bapak Sulhadi, anda dapat membuat keterangan kerja yang tepat untuk para karyawan anda. Untuk para pekerja, surat ini sangatlah penting. Pengalaman kerja yang panjang akan bisa dibuktikan dengan bukti ini. Bantuan Bapak Sulhadi memang sangat berarti. Tidak terhitung lagi banyaknya peserta yang mengikuti seminar beliau dan mendapatkan contoh yang tepat. Selain untuk pekerja, contoh surat keterangan yang dibuat oleh Bapak Sulhadi dalam seminarnya dapat membantu perusahaan membuat syarat yang penting ini untuk para pekerjanya. Berbagai macam hal yang diterangkan dalam seminar ini sangatlah bermanfaat.

Categories: Uncategorized Tags:

CONTOH SURAT KETERANGAN DAN KUASA

May 24th, 2013 No comments

Surat Keterangan Dan Kuasa

 

SURAT KETERANGAN DAN KUASA

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini:

 

Nama         : …………………………………………………………….

Usia           : …………………………………………………………….

Pekerjaan   : …………………………………………………………….

Alamat      : …………………………………………………………….

 

Dengan ini menyatakan:

1.   Bahwa pada hari ini _____ tanggal _____, telah melepas Hak Bersama atas Sebidang Tanah Sawah Pertanian seperti tertulis dalam Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor: _____, Surat Ukur tertanggal _____ Nomor: _____, seluas _____ m2  (_____ meter persegi), terletak di _____.

 

2.   Bahwa untuk selanjutnya tanah tersebut telah menjadi milik _____, yaitu _____.

 

3.  Bahwa untuk itu maka dengan ini saya memberikan kuasa kepada _____ yang bernama:

a.  _____, Umur _____, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan _____ bertempat tinggal di _____. Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor: _____.

b.  _____, Umur _____, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan _____ bertempat tinggal di _____. Pemegang kartu Tanda Penduduk Nomor ____.

 

Untuk mengalihkan hak tersebut di atas kepada siapa pun baik melalui pembagian hak bersama maupun lainnya.

 

Guna keperluan tersebut di atas Pemegang Kuasa diberi kewenangan untuk menghadap PPAT serta menandatangani Akta-akta, surat-surat dan warkah-warkah yang berguna bagi kepentingan Pemberi Kuasa.

 

Demikian Surat Keterangan dan Kuasa ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 

[Kota, hari, tanggal]

Yang Menerima Kuasa                                                   Yang Menyatakan/Menguasakan

 

 

 

_________________                                                      _________________________

Categories: Uncategorized Tags: